KPK Bongkar Modus 'Politik Outsourcing' Bupati Fadia untuk Menang Pilkada

KPK mengungkap upaya Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq meminta pegawai staf outsourcing di perusahaannya untuk memilihnya dalam pilkada. KPK menyebut Fadia memanfaatkan ketergantungan pekerjaan dari pegawai outsourcing itu untuk kepentingan politiknya.
"Dari penyidikan perkara dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan di lingkungan Kabupaten Pekalongan, KPK mendapati adanya dugaan penyalahgunaan pengaruh, relasi kuasa, maupun ketergantungan pekerjaan yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis tertentu," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (29/6/2026).

Budi mengatakan pegawai outsourcing di lingkup Pemkab Pekalongan dipilih langsung oleh Fadia. Hak pilih yang dikuasai penuh oleh Fadia itu membuat ia leluasa mengarahkan para staf outsourcing untuk memilihnya di Pilkada.